Lebih Dekat dengan Perokok Pelajar di Kota Medan, Sekolah Berlakukan Skorsing Hingga Pecat Langsung (Bagian 3-Habis)

Gambar

SPONSOR – Merek sebuah rokok menempel di plank sebuah warung internet di kawasan Jl. Dokter Mansur Medan. Produk rokok kini dilarang tampil sebagai sponsor kegiatan yang dilakukan sekolah. Foto diambil September 2008 lalu. (foto: truly okto purba)

PARA pelajar adalah target industri rokok untuk menjaring perokok baru. Kondisi ini tentu saja menuntut peran sekolah untuk membentengi anak didiknya dari bahaya rokok. Mayoritas sekolah di Medan memang tidak mengizinkan industri rokok masuk ke wilayah sekolah dalam bentuk promosi apapun.

Memang ada saja sponsorship dari rokok yang coba-coba memasuki gerbang sekolah. “Pernah ada siswa saya yang akan membuat festival. Saat itu sponsornya adalah rokok. Tapi akhirnya kita tolak meskipun kompensasinya hanya sebatas nama produk mereka di spanduk kegiatan mereka,” kata Drs Emir, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan.

Emir memaparkan, pihaknya memberlakukan aturan kepada siswa terkait rokok yakni larangan merokok di lingkungan sekolah. Anehnya, bagi guru, peraturan sedikit longgar. Guru diperbolehkan merokok, meskipun sebisa mungkin jangan dilihat oleh siswa-siswanya.

Hal yang sama juga berlaku di SMA Muhammadiyah 2, Medan. Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 2, Drs Wasmin mengatakan, “Ketika candu guru akan rokok sudah tak tertahankan, maka dia  dipersilahkan merokok,” katanya, “Asalkan tidak dilihat siswa.”

Wasmin mengatakan, untuk menguatkan siswa tentang bahaya merokok, sekolah memberlakukan sistem dukungan sebaya. Misalnya, dalam pengajian mingguan siswa, siwa yang tidak merokok saling mendukung agar tetap tidak berani mencoba rokok. Siswa yang tidak merokok pun memberikan dukungan kepada rekannya yang jadi perokok untuk menghentikan kebiasaannya.

Lalu, jika ada siswa ketahuan merokok di sekolah, skorsing adalah hukumannya. “Orang tuanya kami panggil. Jika tetap melakukan kesalahan yang sama sampai tiga kali, maka siswa yang bersangkutan akan dipecat,” kata Wasmin.

Lain halnya dengan SMA Methodist 2, Medan. Sekolah ini jauh lebih tegas. Hukuman pecat langsung diberlakukan pada siswa yang kedapatan merokok di sekolah. Tak perlu proses pemanggilan orangtua atau skorsing. Larangan merokok di Methodist 2 ini tak hanya berlaku di sekolah saja, tetapi dalam radius 300 meter dari lingkungan sekolah.

Survei ini telah membuktikan bahwa angka perokok remaja di Kota Medan tinggi. Namun, agaknya pemerintah daerah dan instansi terkait cenderung tidak melakukan program progresif untuk meminimalisir akses rokok di kalangan anak-anak. Semuanya terkesan masih diam di tempat.

Abubakar Sidik dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Medan, misalnya, mengakui bahwa lembaganya belum bergerak. Lembaga konsumen ini belum pernah melakukan advokasi terkait tingginya anak-anak yang menjadi korban kecanduan merokok.

Sekretaris Komisi A DPRD Medan, Parlindungan Nasution Spd, mengakui Dewan belum pernah membahas persoalan tersebut. “Yang sangat mungkin dibuat adalah peraturan daerah tentang penjualan rokok dengan batas usia. Saya yakin peraturan ini akan mendapat banyak dukungan terutama dari instansi pendidikan,”  kata Parlindungan.

Selain batasan usia membeli, kata Parlindungan, harus diatur juga bahwa si anak tidak boleh menjual rokok. “Banyak anak yang sekarang justru tidak hanya menjadi perokok aja, tetapi juga menjadi penjual rokok,” katanya.

Gagasan menghapus rokok secara total memang tidak mungkin. “Orang sudah kecanduan, mau bagaimana lagi?” katanya. Karena itu, yang diperlukan saat ini adalah pengurangan secara bertahap, dimulai dari anak-anak di bangku sekolah. Adanya  peraturan daerah, dengan sanksi yang jelas, akan sangat membantu. “Tanpa sanksi yang jelas dan pelaksanaannya tidak tegas, maka perda tersebut sia-sia saja,” katanya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut barangkali bisa disebut maju selangkah. Ketua KPAID Sumut Zahrin mengatakan, dalam enam bulan terakhir ini, pihaknya aktif berkampanye agar jangan membiasakan menyuruh anak-anak membeli rokok. KPAID Sumut juga menghimbau agar keluarga mematikan televisi mulai jam 7-9 malam karena itu adalah jam-jam utama anak-anak belajar.

Zahrin mengatakan, KPAID Sumut juga mendesak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara agar mengeluarkan fatwa haram merokok. “Kami melihat bahwa anak-anak sangat penting dalam hal ini, mereka harus dilindungi. Karena itulah, kami melakukan kampanye ini,” kata Zahrin.

Untuk menekan laju perokok di kalangan anak-anak, Zahrin menambahkan, pemerintah dan DPRD harus segera merancang program dan menerbitkan peraturan daerah yang mendukung. Langkah harus segera diambil, demi masa depan anak-anak.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s