Peran Media dalam Pengelolaan Konflik dan Pembangunan Perdamaian, Belajar dari Pemberitaan Media Terbitan Medan atas Demo Massa Protap (3)

Ilustrasi (foto: eramuslim.com)

Ilustrasi (foto: eramuslim.com)

Melihat pemberitaan media cetak lokal terbitan Medan terhadap isu pembentukan Protap ini, harus diakui bahwa sebenarnya isu pembentukan Protap ini tidak bisa dikelola oleh media cetak dengan sebaik-baiknya. Media cetak lebih senang mengobarkan pernyataan (statement) bernada “perang” yang saling bertolak belakang dengan meminjam “mulut” dari berbagai latar belakang profesi, tak hanya kelompok agama, tetapi juga anggota legislatif, organisasi masyarakat (ormas) dan para pengamat.

INDONESIA memiliki banyak wilayah geografis yang kerap dijadikan contoh untuk menampilkan wajah Indonesia yang pluralis. Kota Medan, Sumatera Utara adalah salah satunya. Kota Medan misalnya, dihuni puluhan suku atau sub etnis seperti Batak Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Cina, Jawa, Sunda, Madura, Nias, Tamil dan sebagainya. Medan bahkan kerap dijadikan barometer kondusifitas politik nasional. Kondusifitas politik tersebut tergambar dari soliditas sosial yang terbangun diantara warga yang berbeda tanpa adanya letupan-letupan sosial yang berarti.

Salah satu bukti soliditas itu adalah ketika pada penghujung tahun 2000, sejumlah bom meledak di beberapa gereja dan melukai puluhan umat yang tengah melakukan ibadah. Banyak pihak menilai aksi pengeboman tersebut merupakan upaya provokasi yang dilakukan untuk memecah soliditas keberagaman yang ada. Saat itu, beberapa daerah di tanah air memang tengah diguncang “teror bom” yang mengoyak kohesi sosial yang telah lama terbangun. Teror bom juga muncul di Ambon, Poso, Kupang, Kalimantan dan Nganjuk (Jawa Timur). Jika di Ambon dan Poso, teror bom mampu mengoyak konflik lanjutan di tingkat masyarakat, di Medan hal tersebut tidak membuat umat yang berbeda agama dan keyakinan tersebut terpancing untuk melakukan konflik horizontal.

Soliditas ini juga sempat diuji kembali ketika demonstrasi massa pendukung Provinsi Tapanuli (Protap) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) yang terjadi pada Selasa (3/2/2009) lalu berakhir rusuh dan mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut, Abdul Azis Angkat. Di sini, media cetak khususnya media cetak terbitan lokal diuji profesionalitasnya dalam menyajikan pemberitaan yang sesuai dengan prinsip jurnalisme.

Harus diakui, bahwa isu pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) adalah salah satu isu yang menarik kalangan media cetak terbitan Medan, khususnya untuk Harian Sinar Indonesia Baru (SIB). Bagi SIB, isu ini teramat penting karena ketua Panitia Pembentukan Protap, adalah Ir. GM Chandra Panggabean yang merupakan Wakil Pemimpin Umum II/Ketua Dewan Redaksi Harian SIB. Selain itu, mayoritas segmen pembaca SIB adalah masyarakat etnis Tapanuli (Batak Toba) yang umumnya berdiam di daerah-daerah yang menjadi calon Propinsi Tapanuli (Toba Samosir, Samosir, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan).

Selain SIB, salah satu media cetak yang melihat isu ini menarik adalah harian Waspada. Hanya saja, jika SIB mengarahkan pemberitaan yang positif tentang Protap, beda halnya dengan Waspada. Media ini cenderung mengarahkan pemberitaannya terhadap penolakan pembentukan Provisni Tapanuli. Adakah  segmen mayoritas pembaca atau narasumber menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kecenderungan kedua media dalam memberitakan isu Protap? Bisa jadi seperti itu!

Pengamatan selama ini menunjukkan, dalam pemberitaan-pemberitaannya, Harian SIB yang cenderung mendukung pembentukan Protap dan banyak memilih tokoh agama Kristen sebagai narasumber utama untuk menguatkan “argument” mereka. Dalam pemberitaannya, SIB menilai bahwa pembentukan Protap adalah karena kehendak masyarakat Tapanuli dan murni demi peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. (SIB, 3-02-2009)

Salah satu alasan kenapa kelompok agama yang paling banyak digunakan SIB, bisa jadi karena segmen pasar yang dituju dengan mayoritas pembaca adalah suku Batak dan mayoritas beragama Kristen. Alasan kedua, adalah pernyataan/pendapat dari kalangan tokoh agama sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang benar dan menjadi acuan bagi masyarakat dalam bertindak.

Jika SIB sangat getol mendukung pembentukan Protap, maka harian Waspada cenderung melakukan penolakan. Bukan hanya dalam pemberitaan, dalam beberapa Tajuk Rencana-nya, media ini juga menyatakan penolakannya. Alasan yang dikemukakan media ini untuk menolak kehadiran Protap, secara teknis tidak layak dan  pembentukannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Waspada, 30-01-2009). Sama halnya dengan SIB, Waspada juga memilih kelompok agama sebagai narasumber utama. Salah satu alasannya, bisa jadi adalah karena mayoritas pembaca harian ini adalah umat Muslim.

Walau banyak perdebatan soal dampak pemberitaan pers, namun sejumlah pakar komunikasi mengatakan bahwa pemberitaan pers tidak hanya mampu mengubah kognitif seseorang, tapi (secara terbatas) juga berpengaruh terhadap perilaku mereka. Teori ini sering disebut teori peluru (bullet theory). Walau sudah banyak ditinggalkan orang, namun untuk isu-isu konflik tertentu, terutama konflik yang bernuansa agama dan suku, maka teori peluru masih relevan untuk menilai dampak pemberitaan pers.

Melihat pemberitaan media cetak lokal terbitan Medan terhadap isu pembentukan Protap ini, harus diakui bahwa sebenarnya isu pembentukan Protap ini tidak bisa dikelola oleh media cetak dengan sebaik-baiknya. Media cetak lebih senang mengobarkan pernyataan (statement) bernada “perang” yang saling bertolak belakang dengan meminjam “mulut” dari berbagai latar belakang profesi, tak hanya kelompok agama, tetapi juga anggota legislatif, organisasi masyarakat (ormas) dan para pengamat.

Yang dinilai masyarakat saat ini justru dengan pemberitaan tersebut, bahwa pada akhirnya Protap hanya akan menjadi propinsi tempat suku Batak dan orang-orang yang beragama Kristen. Padahal, seharusnya media cetak bisa lebih netral dengan membahas secara tuntas dalam medianya tentang kajian ilmiah akan untung ruginya pembentukan Protap tersebut.

Beberapa hari setelah peristiwa di DPRD Sumut, sifat kontra kedua media cetak ini masih terlihat dalam pemberitaan-pemberitaannya. Jika media cetak tak melihat ini sebagai sebuah ancaman, bukan tidak mungkin suatu hari nanti, isu ini akan pecah menjadi sebuah konflik yang lebih besar antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap pembentukan Protap. Dan akhirnya harus diakui, jika pada akhirnya media pula yang ikut mengobarkannya. Ibarat Dewa Janus bermuka dua, di satu sisi media bisa mengobarkan konflik, namun di sisi lain, media juga mencegah terjadinya konflik.(bersambung)

*) Tulisan ini telah dibukukan secara kompilasi oleh Penerbit STAIN Purwokerto Press bekerjasama dengan Penerbit Grafindo Litera Media Yogyakarta dengan judul “Renaisans Indonesia” Juni 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s