Peran Media dalam Pengelolaan Konflik dan Pembangunan Perdamaian, Dari Konflik Menuju Perdamaian (4-habis)

Ilustrasi (foto: cartoonious.wordpress.com)

Ilustrasi (foto: cartoonious.wordpress.com)

Media yang profesional merupakan komponen penting untuk kestabilan negara demokrasi yang majemuk. Sebagai ”kekuatan keempat” (fourth estate), media adalah ”pelindung demokrasi, pembela kepentingan umum, menyingkapkan penyelewengan wewenang pemerintah dan membela hak-hak demokratis warga negara”.

SALAH satu sifat alamiah konflik adalah adanya korban dan keinginan untuk menghentikannya. Yang sering terabaikan adalah, ada saja pihak yang menarik keuntungan. Namun demikian, terlepas dari pihak korban maupun yang diuntungkan, wacana lanjutan yang muncul ke permukaan adalah bagaimana resolusi sebuah konflik. Berbagai bentuk komisi rekonsiliasi, misalnya, telah hadir di setiap area konflik, dari Afrika Selatan sampai Irlandia, demikian pula di Aceh, Sambas sampai ke Ambon.

Kendati begitu, tetap saja sering luput dari perhatian kita mengenai siapa sebenarnya yang menarik keuntungan dari sebuah konflik? Bukankah semua seolah “menderita”, begitu jargon yang sering muncul dalam media.

Pendeknya, dinamika konflik terutama yang sudah pada tingkatan luas, akan lebih kompleks dan rumit. Proses perdamaian sendiri selalu membutuhkan waktu. Tak ada penyelesaian yang ampu, yang secara instan dapat menciptakan perubahan. Pada kasus konflik di Irlandia Utara, sebuah perjanjian dinamakan The Good Friday Agreement (Perjanjian Jumat Agung, dilaksanakan pada hari Kematian Yesus Kristus) ditandatangani stakeholders utama konflik setelah berlangsung selama 30 tahun.(Nur Zain Hae, Rusdi Marpaung dan Hade Setiawan, 2000)

Demikian pula pada kasus Afrika Selatan, pemerintah mempersiapkan komisi kebenaran dan rekonsiliasi pada tahun 1995. Komisi ini dibentuk dengan tujuan mempromosikan persatuan dan rekonsiliasi nasional dengan semangat memahami proses konflik dan perpecahan di masa lalu. (Tim Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000)

Gejala umum dalam jangka panjang adalah munculnya pemaafan dan kebenaran. Di masa yang akan datang, generasi yang hidup akan menjadikan konflik multikultur sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga. Demikian pula yang terjadi pada kasus di Indonesia. Kalau kita mau belajar, banyak sekali contoh konflik baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Kekuatan media tentu saja mempengaruhi situasi konflik. Pada saat konflik terjadi, media dapat menjadi penyulut yang semakin mengobarkan api konflik. Media massa seringkali terjebak dan menjadikan konflik hanya sekadar obyek pemberitaan yang menjual. Memang fungsi jurnalisme bukan merupakan jurudamai yang datang seolah-olah dapat menyelesaikan pertikaian. Namun, seringkali jurnalis yang tinggal dan lahir di daerah konflik sulit untuk melepaskan diri dari aspirasi kelompoknya.

Sementara itu, jurnalis yang memiliki kepentingan “perdamaian” kerap sulit menjalankan tugasnya. Pada berbagai kasus di daerah konflik, tak dapat dihindari bahwa jurnalis tersebut juga merupakan anggota masyarakat yang sedang bertikai. Agak berbeda misalnya, apabila jurnalis dari luar konflik meliput di daerah konflik. Dalam beberapa diskusi tentang keamanan jurnalis, sering terlontar pertanyaan: apakah keamanan relatif jurnalis asing lebih terjaga? Tidak selalu begitu. Mari melihat kasus jurnalis Belanda, Sander Thoenne dari Financial Times, dan jurnalis Indonesia, Agus Mulyawan dari Asia Press International di Timor-Timur, namun nyawa mereka pun melayang.(Tim Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000)

Pada dasarnya, media diartikan sebagai beberapa medium atau saluran yang digunakan secara terorganisir untuk berkomunikasi dengan individu-individu dan kelompok-kelompok. Bentuk media yang paling banyak dikenal adalah media cetak, audio, video dan teknologi informasi.

Media yang profesional merupakan komponen penting untuk kestabilan negara demokrasi yang majemuk. Sebagai ”kekuatan keempat” (fourth estate), media adalah ”pelindung demokrasi, pembela kepentingan umum, menyingkapkan penyelewengan wewenang pemerintah dan membela hak-hak demokratis warga negara”. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa negara dengan demokrasi yang kuat dan mapan lebih tahan terhadap konflik. Masyarakat media yang professional dan bergairah dapat mencegah dan menyelesaikan konflik melalui fungsi yang tertanam di dalamnya, yaitu menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, memajukan tata pemerintahan yang partisipatif dan transparan, dan mengangkat keluhan-keluhan masyarakat.

Politisasi agama dan kesukuan yang dilakukan sejumlah elit, seharusnya disikapi secara arif oleh media. Persoalannya adalah, jika media sampai ikut terseret dengan sentiment SARA dalam pemberitaan mereka, yang menguat justru terbangunnya sikap prasangka antar berbagai kelompok social di masyarakat. Jika seperti ini, maka seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, media mempunyai kekuatan yang ampuh dalam mempengaruhi khalayaknya.

Media memang bukan pengobar konflik. Namun lewat kekuatan kata-kata, media dapat memantik konflik lanjutan dalam arti yang sebenarnya. Kita barangkali dapat belajar dari kasus Negara lain. Di Yugoslavia, media memainkan peran dalam mengubah warga yang semula damai menjadi saling bermusuhan. Bahkan dapat dikatakan, kampanye media yang bersifat menghasut itu adalah pra kondisi yang tidak hanya bagi perang itu sendiri, tapi juga bagi kekejaman yang mula-mula diperanginya. Orang-orang yang semula bertetangga, berteman, berhubungan sebagai rekan kerja dan teman sekolah, berbalik saling melawan, saling membunuh dan saling menjarah benda.

Kita juga bisa belajar dari kasus genosida di Rwanda. Banyak media di sana, khususnya Radio Television de Milles Collines (RTLM) seakan-akan didirikan sebagai alat pembunuhan. Dalam setiap siaran, mereka mengobarkan kebencian. Mayoritas suku Hutu dihasut agar membenci minoritas suku Tutsi. Lalu sesudah itu orang-orang Hutu didorong, bahkan diperintahkan membunuh orang-orang Tutsi. Suku Tutsi itu diburu bagai celeng, dicari sampai ke tempat-tempat perlindungan, bahkan sampai ke rumah-rumah ibadah. Hingga gereja dan mesjidpun jadi salah satu lading pembantaian terbesar selama masa genosida, dan itu berkat media. (J Anto dan Pemilianna Pardede, 2009)

Sebagai salah satu pemangku kepentingan, media adalah sarana pemersatu dan pengembang yang bisa mengatasi halangan-halangan ideologis dan politik, berjalan bersama dengan kemanusiaan dalam cita-cita menuju damai.

Media juga harus menjadi salah satu alat mempromosikan keragaman sehingga mendorong terjadinya integrasi sosial. Media diharapkan dapat melakukan tugas pendidikan pluralisme kepada masyarakat tanpa menghilangkan keyakinan umat itu sendiri sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya hidup damai berdampingan dengan komunitas beragam.(*)

*) Tulisan ini telah dibukukan secara kompilasi oleh Penerbit STAIN Purwokerto Press bekerjasama dengan Penerbit Grafindo Litera Media Yogyakarta dengan judul “Renaisans Indonesia” Juni 2009.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s