Anak-anak Pelaku Pernikahan Dini di Medan (1), Naikkan Usia Agar Penuhi Syarat UU Perkawinan

ILUSTRASI. (Foto: T. Agus Khaidir)

ILUSTRASI. (Foto: T. Agus Khaidir)

SORE nyaris berganti gelap. Itu berarti sudah waktunya bagi Irwan untuk memberi makan malam anak laki-lakinya yang berusia 2,5 tahun. Irwan menuangkan bubur ke mangkok makan dan menyuapi anaknya sesendok demi sesendok. Irwan tinggal di sebuah gang kecil di kecamatan Medan Amplas. Selain bersama istri dan anaknya, di rumah sederhana setara tipe 36 tersebut, turut tinggal Hanum (40), ibu Irwan, Ira (15) dan Dani (13) dua adik Irwan. Rumah tersebut ada tiga kamar. Satu kamar untuk Irwan, istri dan anaknya, satu kamar lagi ditempati Hanum dan Ira, dan satu kamar lagi ditempati Dani. Di teras rumah, sebuah steling kaca ukuran sedang diisi beraneka ragam makanan ringan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga.

“Itu jualan ibu saya. Setelah saya menikah, istri saya ikut membantu menjaga. Kadang, kalau sudah sore begini, pembeli banyak. Jadi istri saya agak repot. Tak apalah saya bantu kasi makan anak saya,” kata Irwan.

Jika diperhatikan sekilas, tak ada kesan kalau Irwan dan istrinya, Siska adalah seorang ayah dan ibu. Raut wajah keduanya masih cocok disebut anak-anak yang masih duduk di bangku SMA. Jika ditarik ke usia mereka saat ini, keduanya memang masih cocok duduk di bangku SMA karena masih berusia 17 tahun. Ya, di usia 14 tahun keduanya telah menikah.

“Waktu itu, saya dan Siska masih duduk di kelas III SMP. Kami menikah di bawah tangan tahun 2012, jadi tanpa buku nikah gitu. Usia kami kan masih di bawah umur saat itu,” ujar Irwan.

Irwan sedikit malu-malu ketika ditanya kenapa akhirnya memutuskan menikah di usia dini. Irwan mengatakan, adalah Kanal Marindal-Amplas yang menjadi saksi perjalanan asmara dirinya dan Siska selama beberapa bulan. Di kanal tersebut, kata Irwan, dirinya dan Siska kerap bertemu untuk sekadar berbincang-bincang atau menghabiskan malam minggu layaknya remaja. Namun, Irwan mengakui, pacaran mereka juga sudah tak sehat. Mereka melangkah “cukup jauh” dan memanfaatkan kanal tersebut sebagai tempat berhubungan badan.

“Siska hamil. Jujur, kami pun panik waktu itu. Tetapi setelah diskusi antar keluarga, solusinya kami harus menikah,” kata Irwan.

Saat ditanya, apakah dirinya tahu tentang batasan usia pernikahan bagi laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun) seperti yang tercantum Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan (2), Irwan mengakui tidak mengetahui. “Saya hobi main game online. Kalau pun bisa mengakses internet, saya tak pernah mencari informasi soal itu (UU Nomor 1 tahun 1974),” kata Irwan.

Di mata Hanum, Irwan adalah sosok anak yang pendiam, tidak banyak tingkah dan rajin membantu dirinya. Karena mengetahui dirinya sibuk berjualan, Irwan tak malu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah sepulang dari sekolah mulai dari mencuci piring, menyapu hingga mengepel rumah.

“Anak saya badannya bagus. Saya memang berharap dia menjadi anggota ABRI dan  menjadi contoh bagi kedua adiknya. Tapi semua harapan saya pupus. Meskipun saya sudah bercerai dengan suami, saya bekerja keras seorang diri untuk bisa menyekolahkan dia. Tapi saya tak menyangka dia tak bisa mengendalikan nafsunya, hingga akhirnya harus menikah cepat,” kata Hanum.

Irwan menceritakan, setelah menikah, dirinya dan Siska pun memutuskan tinggal bersama ibunya. Sebagai pengantin baru yang belum bekerja, mereka tidak punya uang untuk menyewa rumah. “Kami berdua juga terpaksa berhenti sekolah dan tak tamat SMP. Sekarang saya bekerja sebagai buruh bangunan,” katanya.

Irwan tak sendirian. Wina dan Joko juga melakukan praktik yang sama. Keduanya menikah di usia yang dini dan penyebabnya juga sama, pergaulan yang bebas. Namun, Wina tak sempat hamil, sedangkan Joko, harus menikah karena istrinya saat itu sudah hamil.

Wina harus menikah tahun 2013 lalu, saat usianya belum genap 16 tahun atau masih duduk di bangku SMA kelas II. Sedangkan suaminya juga berusia sama, 16 tahun dan sudah putus sekolah saat menikah dengan Wina. Wina harus berhenti sekolah setelah menikah.

Dari sisi ekonomi, keluarga Wina jauh dari sebutan keluarga sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan dan ibunya menjadi buruh cuci. Rumah orangtuanya yang berada di gang kecil di dekat Kanal Marindal-Amplas, hanya berukuran 4 x 5 meter, jauh dari kata layak untuk tempat tinggal Wina, kedua orangtuanya dan empat adiknya. Setelah menikah, Wina membangun rumah kecil dengan cara ngemperin (menempelkan) langsung di dinding rumah orangtuanya. Ukurannya pun terbilang kecil, hanya 3 x 4 meter.

“Waktu itu Wina dan suaminya menikah resmi, itupun usia mereka terpaksa dinaikkan, karena kata petugas KUA umur mereka waktu itu belum cukup, masih 16 tahun. Si Wina jadi 19 tahun dan umur suaminya 20 tahun. Jadilah mereka menikah resmi dan mendapat buku nikah. Sekarang mereka sudah punya dua anak,” kata seorang kerabat Wina.

Di tahun yang sama, Joko dan istrinya, Nita juga harus menikah dini, Joko 17 tahun atau saat duduk di bangku SMA kelas III, dan Nita 15 tahun dan duduk di kelas III SMP. Karena belum memenuhi syarat usia untuk menikah, maka usia keduanya pun dinaikkan menjadi 19 tahun. Pernikahan keduanya bukan terjadi di Medan, melainkan di Jakarta.

“Waktu Nita hamil, terus terang saya takut dengan keluarga perempuan. Saya pun membawa lari Nita ke Jakarta, ke rumah saudara saya. Saudara sepupu saya yang mengurus pernikahan kami. Setelah selesai menikah, baru kami pulang ke Medan,” kata Joko.

Di Medan, Joko dan istrinya memilih mengontrak rumah kecil di kawasan Titi Kuning, Medan Johor. Rumahnya tak besar, setara tipe 21. Setelah menikah, Nita akhirnya berhenti sekolah dan mengurus dua anaknya. Sedangkan Joko masih sempat menyelesaikan sekolah SMA dan sekarang bekerja sebagai penarik becak mesin. Namun duka datang di keluarga Joko. Anaknya yang pertama meninggal dunia karena sakit saat berusia 1,5 tahun.

Kisah yang sama juga dialami Rahma, namun dengan penyebab yang berbeda. Kekerasan seksual yang dialami Rahma dari seorang pria berusia 37 tahun menyebabkan dirinya harus menikah dengan pria tersebut tahun 2009 lalu. Saat itu usia Rahma masih 14 tahun.

“Saya sudah hamil tua saat pernikahan tersebut. Ada campur tangan pihak keluarga suami agar kami menikah,” kata Rahma.

Rahma menceritakan, setelah menikah, Rahma merasa dikejar kekhawatiran akan tindakan kekerasan seksual yang diterimanya dari suaminya. Dengan dukungan keluarga, Rahma kemudian melaporkan suaminya ke kepolisian. Selanjutnya, suaminya diproses hukum dan divonis 10 tahun penjara. “Secara hukum, pernikahan saya sebenarnya sudah batal, karena pernikahan kami dilakukan dengan unsur paksaan. Umur saya pun masih 14 tahun waktu itu,” kata Rahma.

Irwan, Wina, Joko dan Rahma adalah gambaran kecil yang mewakili praktik pernikahan dini yang terjadi di Medan dan beberapa daerah lainnya di Sumatera Utara. Jika dikaji dan diteliti lebih dalam lagi, ada banyak praktik pernikahan dini yang terjadi. Namun, belum diperoleh angka pasti mengenai jumlah pernikahan dini yang terjadi di Sumatera Utara ataupun di berbagai kabupaten/kota. Lembaga-lembaga pemerintah seperti Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ataupun organisasi non pemerintah di Sumut belum pernah mengeluarkan data resmi tentang praktik ini.

Namun pengalaman pendampingan yang dilakukan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dan Madya Insani Medan setidaknya bisa memberi gambaran bahwa praktik pernikahan dini masih saja terjadi di Sumatera Utara. Penyebabnya pun beragam mulai dari persoalan ekonomi, kekerasan seksual hingga pergaulan bebas.

Koordinator Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) PKPA Medan, Azmiaty Zuliah mengatakan, sebagai lembaga perlindungan anak, program utama PKPA adalah perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Dikatakan Azmiaty, dibandingkan dengan anak yang menjadi korban kekerasan seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik atau anak yang berkonflik dengan hukum, maka kasus-kasus anak yang menikah dini memang jarang masuk ke PKPA. Berdiri sejak tahun 1996, PKPA baru mendampingi empat kasus pernikahan dini. Pendampingan yang dilakukan secara penanganan kasus maupun tindakan preventif. Penyebabnya pernikahan dini tersebut karena persoalan ekonomi, kekerasan seksual dan pergaulan bebas.

“Meskipun demikian, jika ada kasus pernikahan dini yang datang ke PKPA dan meminta pendampingan, PKPA tetap memberikannya. Untuk penanganan ditangani oleh PUSPA, sedangkan untuk preventif ditangani oleh Pusat Informasi Kesehatan, reproduksi dan Gender (PIKIR),” kata Azmiaty.

Hal senada disampaikan Suhartini, Koordinator Madya Insani, sebuah LSM lokal di kota Medan yang juga fokus pada pemberdayaan anak-anak dan perempuan. Suhartini mengatakan, masih terjadinya praktik pernikahan dini di kota Medan, dapat dilihat dari kasus beberapa anak- yang menikah dini yang bertempat tinggal di sekitar sekretariat LSM Madya Insani di kawasan Medan Amplas.

“Sejak tahun 2009 kami mengetahui ada empat kasus pernikahan dini. Dari beberapa kasus tersebut, ada anak yang merupakan anak dampingan Madya Insani. Sedangkan kasus lainnya diketahui setelah orangtua si anak datang ke Madya Insani untuk sekadar berkonsultasi mengenai pernikahan dini. Kebetulan, cukup banyak ibu-ibu di sekitar sekretariat Madya Insani yang mendapatkan program penguatan ekonomi dan pendidkan buat perempuan yang digagas oleh Madya Insani. Dari merekalah (ibu-ibu), Madya Insani mengetahui terjadinya pernikahan dini tersebut. Penyebabnya sama, karena pergaulan bebas,” kata Suhartini.(bersambung)

Catatan: Tulisan ini sudah terbit di harian Tribun Medan, edisi Minggu (12/7/2015) halaman 2 (Nasional)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s