Anak-anak Pelaku Pernikahan Dini di Medan (3), Perlu Mata Pelajaran Pencegahan Pernikahan Dini di Sekolah

ANAK-anak perlu mendapatkan informasi terkait pernikahan dini dalam bentuk pelajaran wajib di sekolah. (Foto: Kompas.com)

ANAK-anak perlu mendapatkan informasi terkait pernikahan dini dalam bentuk pelajaran wajib di sekolah. (Foto: Kompas.com)

SEBAGAI lembaga yang fokus terhadap perlindungan  anak yang menjadi korban kekerasan dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan memiliki standar pendampingan baik secara penanganan kasus maupun tindakan preventif. Untuk penanganan kasus, bidang di PKPA yang melakukan pendampingan Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak (Puspa) PUSPA, sedangkan untuk preventif ditangani oleh Pusat Informasi Kesehatan, Reproduksi dan Gender (Pikir),” kata Azmiaty.

Azmiaty mengatakan, untuk kasus-kasus pernikahan dini yang didampingi oleh PKPA, maka penyebab kasus pernikahan dini akan menjadi acuan pendampingan. Azmiaty mengambil contoh kasus pernikahan dini Rahma yang disebabkan karena kekerasan seksual. Azmiaty menjelaskan, PKPA melalui unit Puspa mendampingi Rahma melaporkan mantan suaminya ke kepolisian, persidangan hingga putusan di pengadilan.

Setelah putus di pengadilan, Puspa terus mendampingi Rahma dan mengikutsertakan Rahma dalam Program Rehabilitasi Bagi Korban Eksploitasi Seksual Anak. Melalui program ini Rahma mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 2 juta yang digunakan sebagai biaya untuk mengikuti kursus keterampilan. Saat itu, Rahma memilih kursus salon. Rahma pun kurus salon selama tiga bulan pada tahun 2011.

Untuk proses monitoring, Puspa berkoordinasi  dengan pihak salon. Kesepakatan (MOU) antara Puspa dan pihak salon dibuat. “Kita sepakat dengan pihak salon untuk saling memberikan informasi mengenai perkembangan kursus Rahma hingga lulus. Sertifikat kelulusan yang akan diterima Rahma juga ditembuskan ke Puspa PKPA sebagai bukti Rahma sudah selesai mengikuti kursus,” kata Azmiaty.

Dalam proses monitoring tersebut, Rahma dinilai mengalami kemajuan pesat dalam belajar salon. Pada minggu pertama, Rahma sudah bisa melakukan potong rambut, dan pada minggu kedua sudah bisa melakukan pengeritingan dan rebonding rambut. Rahma pun langsung mempraktekkannya pada pelanggan, bukan hanya pada patung.

Keinginan Rahma untuk membuka salon kecil-kecilan di rumah atau di kios sendiri masih terhambat masalah biaya. Sedangkan dana dari program PKPA hanya untuk membiayai kursus. Agar belajar salon tak sia-sia, Rahma bekerja dengan cara salon keliling, artinya ketika ada panggilan dari warga, maka Rahma datang ke rumah warga.

“Karena keterbatasan dana di program, kami mengupayakan bantuan alat-alat salon yang sifatnya ringan, kecil dan bisa dibawa seperti hair dryer, catokan (alat rebonding pelurus rambut), sisir dan sejenisnya. Kalau yang permanen seperti kursi, tidak kita sediakan, karena dana untuk itu tidak ada. Memang dibandingkan dengan penderitaan yang dialami Rahma, bantuan ini tidak ada apa-apanya. Tetapi PKPA berharap, lewat bantuan untuk kursus ini, Rahma bisa bekerja, mempunyai penghasilan untuk mengurus anak dan keluarga sehingga memiliki kehidupan ekonomi yang baik pasca kasus yang dialaminya,” kata Azmiaty.

Untuk tindakan preventif, kata Azmiaty, PKPA melalui unit Pikir melaksanakan berbagai program kerja seperti sosialisasi dan diskusi ke masyarakat, khususnya anak remaja setingkat SMP dan SMA mengenai kesehatan reproduksi, pernikahan dini, kekerasan dalam pacaran (KDP) dan kehamilan tidak diinginkan (KTD). “Pendamping-pendamping Pikir membentuk kelompok-kelompok dampingan di sekolah-sekolah serta menggelar diskusi-diskusi bersama siswa dan guru-guru. Wilayah dampingan Pikir tersebar di berbagai daerah di Sumatera Utara (Medan, Nias) dan Aceh (Simeulue). Lewat program ini, Pikir mengingatkan kepada para siswa, guru dan juga orangtua akan dampak negatif pernikahan dini bagi pelakunya mulai dari permasalahan kesehatan reproduksi, ekonomi dan lain-lain,” kata Azmiaty.

Langkah yang sama juga dilakukan Madya Insani, namun dengan sasaran utama anak-anak yang belajar dan menjadi dampingan di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang dikelola Madya Insani. Koordinator Madya Insani, Suhartini menjelaskan, di Madya Insani, anak-anak membentuk Culture Community dan mengikuti kegiatan dilaksanakan seperti diskusi, aksi sosial ataupun pembuatan film dokumenter. Lewat diskusi tersebut, anak-anak belajar banyak hal mulai dari kesehatan reproduksi, bahaya pergaulan bebas, dampak negatif pernikahan dini, belajar membuat kerajinan tangan, hingga belajar membuat film dokumenter. Sebagai prakteknya, anak-anak membuat sabun cair, membuat film documenter yang dengan latar belakang kisah pengalaman anak-anak dan lingkungan sekitar seperti geng motor, kenakalan remaja, pernikahan dini dan lain-lain.

“Hasil kerajinan tangan tersebut biasanya dijual ke masyarakat sekitar. Sedangkan film dokumenter yang mereka produksi biasanya ada nonton barengnya. Kita undang orangtua anak dan masyarakat untuk menonton film tersebut. Setelah itu kita berdiskusi bersama. Lewat diskusi ini, semua peserta yang hadi mengerti dampak yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas, pernikahan dini dan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya diharapkan lahir komitmen bersama antara Madya Insani, orangtua dan pemerintah setempat untuk melindungi anak-anak dari pergaulan bebas, mencegah pernikahan dini dan menghapus kekerasan terhadap anak apapun itu bentuknya,” urai Suhartini.

Suhartini berpendapat, perlindungan anak itu diawali dari yang terkecil, yakni keluarga baik orangtua maupun saudara. Kalau keluarga melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap anak dengan melakukan pendekatan yang baik, maka mudah-mudahan tidak timbul permasalahan terhadap anak. Setelah keluarga baru masyarakat. “Kita berharap, siapapun orangnya, misalnya kalau bertemu dengan anak tetangga yang walapun bukan anak kita, bukan adik kita atau saudara kita, kalau memang si anak menyimpang, tegurlah,” kata Suhartini.

Baik Azmiaty maupun Suhartini sepakat bahwa penghapusan pernikahan dini merupakan tugas dan tanggungjawab lintas sektoral. Pemerintah sebagai operator negara, kata Azmiaty harus hadir dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung ke arah pencegahan pernikahan dini, mulai dari pembuatan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota hingga ke program-program kerja sebagai tindak lanjut dari undang-undang dan peraturan tersebut.

“Peraturan-peraturan tersebut akan berjalan efektif jika disambungkan (link) dengan berbagai pihak yang berkepentingan untuk itu seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama atau BKKBN. Kementerian Agama misalnya, KUA seharusnya ketat dalam urusan batas usia seperti yang tercatat dalam UU Perkawinan. Jadi tidak sembarang menikahkan, padahal usia anak belum mencukupi. Selanjutnya BKKBN lebih gencar mensosialisasikan dan mengkampanyekan pencapaian dan peningkatan keluarga yang sejahtera, sehat dan bahagia. Para orangtua terutama yang berada di level ekonomi bawah harus didik dan diberi pemahaman bahwa menikahkan, khususnya anak perempuan dalam usia dini bukanlah solusi untuk mengurangi beban keluarga. Pernikahan tersebut justru akan menyebabkan anak itu berada dalam siklus kekerasan setelah dia menikah. Salah satunya kekerasan ekonomi. Si anak terpaksa putus sekolah, tidak bekerja, sementara pekerjaan suami juga mocok-mocok (tidak menentu),” kata Azmiaty.

Agar sosialisasi dan kampanye pencegahan pernikahan dini sampai dengan baik ke masyarakat dan berkelanjutan, Suhartini menilai sudah saatnya pemerintah melalui Kementerian/Dinas Pendidikan memasukkan dampak pernikahan dini dalam kurikulum pendidikan dan menjadi mata pelajaran. Suhartini punya alasan kenapa persoalan ini perlu menjadi mata pelajaran.

“Kami melihat dampaknya sangat besar dan penyebabnya juga beragam, salah satunya pergaulan bebas. Apalagi pelajar sekarang sangat mudah mendapatkan informasi. Lewat handphone berharga seratus ribupun semua informasi yang layak dan tak layak sudah bisa diakses. Kalaupun belum layak menjadi mata pelajaran, paling tidak menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti. Kami lihat juga pemberian informasi tentang pernikahan dini dan dampak pergaulan bebas ini belum maksimal di sekolah-sekolah. Kalaupun ada, hanya sebatas guru bimbingan dan penyuluhan (BP) memberi memberi nasehat kalau ada siswa yang menyimpang. Pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler ini cukup satu minggu satu kali tapi disebutkan kalau kita melakukan ini dampaknya ini dan ini,” katanya.

Satu hal yang masih menjadi kendala hingga saat ini, kata Azmiaty dan Suhartini adalah pendidikan anak-anak yang menikah dini. Azmiaty dan Suhartini mengaku prihatin karena mayoritas anak-anak yang menikah dini harus putus sekolah setelah menikah karena harus mengurus suami dan anak-anaknya. Azmiaty mengatakan, PKPA sudah bekerjasama dengan PKBM-PKBM di kota Medan agar anak-anak pelaku pernikahan dini yang menjadi dampingan PKPA bisa mengikuti kerjar paket B atau C. Tapi belum ada yang mengikutinya karena terkendala waktu mengurus keluarga.

“Serba salah memang. Tapi, kami tetap mengajak mereka, termasuk berbicara dengan suaminya, jika ada waktu, maka mereka bisa ikut kejar paket B atau C. Biar bagaimanapun, ijazah dengan level pendidikan yang tinggi itu penting, apalagi kalau untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih layak,” kata Suhartini.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan, sebagai salah satu lembaga yang memiliki tugas untuk pencegahan pernikahan dini, lembaganya memiliki berbagai program kerja yang sudah terkoordinasi secara nasional. Program tersebut adalah genre (generasi berencana) dan konseling sebaya. Sasaran program genre adalah kelompok remaja yang duduk di bangku SMA dan perguruan tinggi. Lewat program yang sudah berjalan sekitar lima tahun di Medan ini, BPPKB Medan telah mendidik ribuan fasilitator genre secara rutin. Fokus dari program genre adalah kampanye bahaya seks bebas, jangan mendekati narkoba dan bahaya HIV/AIDS.

“Selanjutnya fasilitator-fasilitator ini kita dukung dan berdayakan menjadi penyuluh bagi teman-temannya yang lain dalam mengkampanyekan bahaya seks bebas, narkoba dan HIV/AIDS,” kata Muslim.

Sedangkan program konseling sebaya tidak hanya menyasar remaja tetapi juga kelompok orangtua. Lewat program konseling sebaya ini, BPPKB Medan memiliki kader-kader lingkungan yang akan turun ke lingkungan-lingkungan dampingan untuk berdiskusi lebih intens dengan orangtua dan remaja-remaja tentang bahaya seks bebas, narkoba dan HIV/AIDS. “Kami juga bekerjasama dengan KUA, agar turut serta mengkampanyekan dampak negatif pernikahan dini kepada masyarakat mulai dari aspek psikologi, sosial, ekonomi dan pendidikan,” kata Muslim.(Bersambung)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s