Foto Petahana Masih Terpasang di Iklan Layanan Milik Pemerintah, Tak Dicabut Meskipun Sudah Berstatus Calon (1)

28-29 Desember 2015-Pasang Foto di Iklan Layanan Masyarakat Milik Pemerintah-OKE

FOTO petahana calon Bupati dan Wali Kota di Kabupaten Simalungun (kiri), Binjai (tengah) dan Pematangsiantar (kanan) yang masih terpasang di iklan layanan masyarakat milik pemerintah hingga menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, Rabu (9/12/2015). (FOTO: M AZHARI TANJUNG/ROYANDI HUTASOIT)

CALON petahana yang berlaga di Pilkada serentak diuntungkan dengan pemasangan fotonya melalui iklan layanan masyarakat milik pemerintah daerah. Meskipun sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah, namun baliho dan spanduk iklan layanan masyarakat milik pemerintah yang memasang foto mereka tak kunjung dicabut.

SALAH satu sudut Jl. Sudirman Binjai, Sumatera Utara tampak ramai dengan  spanduk maupun baliho berbagai instansi. Tapi ada beberapa baliho kecil yang cukup menarik perhatian. Ukurannya hanya sekitar 1 m x 2 m. Baliho kecil tersebut dipaku pada sebuah kayu broti setinggi 2‑3 meter. Selanjutnya baliho tersebut diikatkan diikatkan di tiang listrik atau tiang rambu lalu lintas yang ada di sepanjang Jl. Sudirman.

Yang menarik perhatian bukan bentuk balihonya, melainkan isi baliho tersebut. Baliho tersebut sejatinya adalah milik Dinas Perhubungan Kota Binjai yang berisi iklan layanan masyarakat. Isinya berupa ajakan untuk memarkirkan kendaraan sesuai marka yang telah ditentukan dan gunakan kunci ganda bagi kendaraan roda dua. Namun, di bagian bawah baliho terselip kalimat “Binjai 1 Lanjutkan” dilengkapi foto pasangan calon petahana yang saat itu menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai, Idaham dan Timbas Tarigan. Baliho ini terpasang sejak April 2015. Entah kebetulan atau tidak, saat pencabutan nomor urut calon, pasangan tersebut memang mendapat nomor urut 1.

Meski sudah tidak terpasang lagi, namun pemasangan gambar petahana tersebut pun memancing komentar warga Binjai menilai Pemko Binjai tidak netral di Pilkada. “Itulah enaknya petahana, semua bisa dibuatnya,” ucap Rian, warga Binjai Selatan.

Kabag Humas Pemko Binjai Hendrik Tambunan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu membantah, pemasangan tanda gambar tersebut merupakan kampanye terselubung yang dilakukan oleh Wali Kota Binjai. Menurutnya tanda gambar terbut merupakan ajakan kepada masyarakat untuk mematuhi lalu lintas. “Kita (pemko) yang masang. Namun itukan cuma ajakan untuk tertib lalulintas, bukan ajakan untuk memilihnya lagi,” katanya.

Sumber Tribun di DPRD Binjai mengatakan, hingga saat ini belum pernah ada pemanggilan yang dilakukan oleh DPRD Binjai terhadap Dinas Perhubungan terkait baliho yang disisipkan foto pasangan petahana  tersebut. “Seingat saya belum pernah ada pemanggilan ke Dishub terkait permasalahan tersebut,” kata seorang sumber, Sabtu (5/12/2015).

Cara yang dilakukan Idaham‑Timbas Tarigan di Binjai, juga dilakukan petahana di kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Mantan Wali Kota Pematangsiantar, Hulman Sitorus yang maju kembali di Pilkada juga memampangkan wajahnya di banner membayar pajak restoran milik Dinas Pendapatan Pengeloalaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dipasang di restoran‑restoran dan baliho sosialisasi keluarga berencana milik Badan Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Sedangkan wajah JR Saragih yang merupakan petahana di Kabupaten Simalungun, terpampang wajahnya dalam baliho setor pajak dan retribusi daerah milik Dinas Pendapatan Pengeloalaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), baliho pengurusan izin usaha milik Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), plang imbauan Bupati Simalungun untuk mempertahankan nilai‑nilai luhur Pancasila milik Kesbang Pol Simalungun dan plang transparansi keberpihakan pada orang miskin milik Satker PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Simalungun.

Hingga Sabtu (5/12/2015), untuk kota Binjai, setelah masa jabatan Idaham dan Timbas berakhir 13 Agustus 2015, baliho kecil tersebut sudah tidak terpasang lagi. Sedangkan di Siantar, meskipun masa jabatan Hulman Sitorus sudah berakhir tanggal 23 September 2015 dan masa jabatan JR Saragih di Simalungun berakhir 28 Oktober 2015, baliho yang berisi iklan layanan masyarakat tersebut belum dicabut. Banner milik DPPKAD Siantar yang memasang foto Hulman Sitorus masih terpasang di Restoran Kok Tong di Jl. Cipto dan Restoran Patarias di Komplek Megaland. Sedangkan baliho dan plang yang memasang foto JR Saragih bisa ditemui di sepanjang jalan menuju Raya. “Baliho JR itu kalau rusak dipasang lagi. Baru‑baru ini juga ada yang dipasang yang baru karena rusak,” kata Rahmad, warga kecamatan Paneitonga, Sabtu (5/12/2015).

Namun pada Minggu (6/12/2015), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Simalungun mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, JR Saragih‑Amran Sinaga. Pasangan JR Saragih‑Amran Sinaga dibatalkan pencalonannya setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan Amran Sinaga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan tata ruang. Namun, JR Saragih mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). PTTUN memenangkan JR dan meminta KPUD Simalungun memasukkan JR Saragih-AMran sebagai peserta Pilkada. Namun, kabarnya KPUD Simalungun akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Syafrida R Asahan mengatakan, calon atau pasangan calon yang berstatus petahana sebenarnya dilarang memanfaatkan baliho, spanduk atau bentuk sosialisasi iklan layanan masyarakat untuk menampilkan foto diri mereka sejak mereka ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Namun yang terjadi, banyak baliho iklan layanan masyarakat milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak diturunkan atau diganti oleh pemerintah daerahnya. “Dari rapat koordinasi yang digelar antara Panwas, KPUD dan SKPD, kesepakatan kita agar Pemdanya lebih aktif lagi untuk menurunkan baliho‑baliho tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Kalau memang Pemdanya sudah tidak mempunyai anggaran lagi, gambar petahana bisa dicat semprot. Tapi tak semua daerah yang menjalankannya. Intinya kami (Panwas) tetap memperingatkan Pemda agar lebih aktif, karena itu (penertiban baliho) itu mereupakan ranah mereka. Kita bukan eksekutor,” kata Syafrida, Senin (7/12/2015).

Syafrida mengatakan, pemanfaatan baliho iklan layanan masyarakat ini sudah termasuk dalam kategori menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan dan bagi petahana, hal ini dilarang dalam PKPU No.7 tahun 2015. “Sesuai dengan PKPU, sanksinya bisa ke diskualifikasi (pembatalan) sebagai peserta. Calon lain yang keberatan terhadap hal ini sebenarnya bisa mengadu. Tapi seharusnya sejak jauh‑jauh hari ya. Kalau sekarang kan sudah tinggal beberapa hari menjelang pencoblosan,” ujarnya. (*/bersambung)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s