Foto Petahana Masih Terpasang di Iklan Layanan Milik Pemerintah, Habiskan Dana APDB hingga Rp 1 Miliar untuk Satu Mata Anggaran (2-habis)

28-29 Desember 2015-Pasang Foto di Iklan Layanan Masyarakat Milik Pemerintah-OKE

FOTO petahana calon Bupati dan Wali Kota di Kabupaten Simalungun (kiri), Binjai (tengah) dan Pematangsiantar (kanan) yang masih terpasang di iklan layanan masyarakat milik pemerintah hingga menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, Rabu (9/12/2015). Anggaran untuk iklan layanan ini menghabiskan dana APBD mulai dari puluhan juta hingga Rp 1 miliar. (FOTO: M AZHARI TANJUNG/ROYANDI HUTASOIT)

 

SEBAGAI bagian dari program pemerintah, maka biaya iklan layanan masyarakat milik pemerintah daerah yang diperuntukkan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berapa anggaran yang dihabiskan?

Berdasarkan buku Lampiran Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Binjai Tahun Anggaran 2015, baliho sosialisasi tertib lalu lintas tersebut masuk dalam Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan kota Binjai tahun 2015, yakni pada mata anggraan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan dengan anggaran Rp 47.650.000.

Sumber Tribun di DPRD Binjai mengatakan, hingga saat ini belum pernah ada pemanggilan yang dilakukan oleh DPRD Binjai terhadap Dinas Perhubungan terkait baliho yang disisipkan foto pasangan petahana  tersebut. “Seingat saya belum pernah ada pemanggilan ke Dishub terkait permasalahan tersebut,” kata seorang sumber, Sabtu (5/12/2015).

Anggaran yang digunakan untuk iklan layanan masyarakat tersebut tergolong tak kecil. Di APBD 2015, Pemkab Simalungun melalui DPPKAD menganggarkan Rp 1 miliar pada mata anggaran Sosialisasi/Himbauan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sedangkan untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdapat anggaran Rp 244.500.000 pada mata anggaran Sosialisasi Produk‑produk Perizinan.

Sementara Kota Pematangsiantar, sesuai APBD 2015 di Dinas Pendapatan Pengeloalaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terdapat anggaran Rp 86 juta pada mata anggaran Kampanye Sadar Pajak Daerah, dan untuk Badan Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana terdapat anggaran 5,9 juta pada mata anggaran Sosialisasi BKKBD.

Tak hanya lewat baliho dan plang iklan layanan masyarakat, JR Saragih juga mendapatkan kesempatan tampil “gratis” dalam sosialisasi Pilkada yang dilaksanakan KPUD Simalungun sepanjang bulan Juni 2015 lalu. Dalam sosialisasi bertajuk Panggung Demokrasi tersebut, KPUD Simalungun menganggarkan dana Rp 3,7 miliar. Dana tersebut dipakai untuk pelaksanaan Panggung Demokrasi di enam lokasi di kabupaten Simalungun dengan mengundang enam artis ibukota.

Dalam setiap sosialisasi ini, JR Saragih yang saat itu masih berstatus bupati Simalungun selalu tampil memberikan kata sambutan dan diberikan tempat khsus oleh KPU Simalungun. Sedangkan wakil bupati Simalungun Nuriaty Damanik tidak hadir. Keduanya pecah kongsi dan mencalonkan diri lewat partai masing‑masing.

Sebelumnya ketua KPUD Simalungun, Adelbert Damanik saat dikonfirmasi mengatakan yang mereka lakukan adalah kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. “Acara ini saya kira sangat bagus karena akan merangsang pemuda‑pemudi maupun masyarakat untuk hadir sehingga kami bisa memberikan sosialisasi kepada mereka,” ujarnya

Adelbert mengatakan biaya yang mereka gelontorkan untuk sosialisasi ini tergolong masih biasa‑biasa saja. “Karena dana yang kita anggarkankan sudah termasuk untuk semua item sosialisasi, mulai dari perangkat yang kita pergunakan seperti baju, payung, topi dan acara,” ujarnya.

Pengamat Anggaran dari FITRA Sumut, Rurita Ningrum mengatakan, untuk spanduk ataupun papan iklan yang masih menampilkan gambar petahana harusnya menjadi ranah Bawaslu, bahwa hal tersebut tentu saja tidak dibenarkan dan dapat dilaporkan agar segera ditertibkan. Upaya‑upaya curang agar diminimalisir dengan sinergi antara KPU dan Bawaslu agar Pilkada dapat berjalan adil dan jujur. Jika spanduk dan baliho menggunakan anggaran dinas yang bersumber dari APBD, maka hal ini dapat dimintakan kepada BPK agar melakukan pemeriksaan khusus.

Rurita menambahkan, Bawaslu sering menjadikan alasan minimnya personel dan anggaran dalam upaya penertiban alat peraga kampanye paslon Bupati/Wakil atau Wali Kota/Wakil sehingga masih ditemukan kecurangan‑kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon itu sendiri.

“Kadangkala kendala Bawaslu ketika akan menertibkan baliho‑baliho atau spanduk‑spanduk yang menyalahi aturan tersebut adalah adanya ancaman dari pihak‑pihak OKP yang menjadi pendukung Paslon, hal ini juga menjadi salah satu sebab adanya “pilih kasih” antara pasangan calon kepala daerah yang satu dengan yang lainnya,” kata Rurita.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s