Pekerja LGBT di Sumatera Utara, Syarat “Berpenampilan Menarik” Saja Sudah Diskriminasi (3)

27-30 April 2016-Pekerja LGBT di Sumut-Bagian III

PSIKOLOG Minauli Consulting, Irna Minauli berpendapat syarat “berpenampilan menarik” yang kerap dicantumkan instansi pencari sudah merupakan tindakan diskriminasi.(FOTO: FACEBOOK IRNA MINAULI)

MESKIPUN masih menjadi pro dan kontra, keberadaan kelompok LGBT di dunia kerja tak bisa diacuhkan begitu saja. Diharapkan ada solusi bijak untuk dapat menerima mereka bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Dari beberapaorientasi seksual yang berkembang saat ini, lesbi dan gay dianggap cukup aman untuk dapat bekerja di perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah dibandingkan transmen dan transwomen. Namun, rasa aman kelompok lesbi dan gay tersebut dengan satu syarat, mereka tidak coming out (mengakui).

 Ketua Cangkang Queer Sumut, Dika Butar-butar menjelaskan, terkait pekerjaan, kelompok LGBT biasanya dibagi menjadi dua frame. Pertama, teman yang lesbi dan gay, artinya penampilannya biasa aja, maskulin dan feminin. Terkadang kalau ditempat kerja mereka (lesbi dan gay) tidak coming out, maka relatif aman-aman saja. Yang jadi masalah ada kelompok tran Kadang kalau di tempat kerja, mereka nggak coming out, maka aman-aman aja. Tapi yang jadi masalah adalah yang kedua, yakni kelompok trans.

Masalah kemudian timbul karena secara ekspresi sudah terlihat. Dari penampilan mereka pun sudah ketahuan kalau mereka itu trans. Akhirnya banyak yang bekerja di informal. Kalau transwoman bekerja di salon, atau jadi pekerja seks, sedangkan transman berjualan bakso di taman-taman kota atau tukang parkir. Kalau yang bekerja di sektor formal hanya beberapa. Itupun karena tingkat pendidikan mereka yang cukup baik.

Usia anak-anak tanpa pendidikan yang layak dan penerimaan lingkungan yang tidak mendukung menjadi penyulut kelompok trans akhirnya hanya mampu bekerja di sektor informal yang dianggap kelas bawah dan menjurus hina seperti pekerja salon, tukang parkir dan bahkan pekerja seks. Di umur 6 tahun misalnya, mereka sudah berdandan. Laki-laki memakai lipstick dan daster ibunya.Ketika orangtuanya mengetahui ada yang berbeda dari anaknya, mereka tidak terima dan memaksa si anak harus kembali ke kelamin awal. Tak hanya di rumah, di sekolah si anak menjadi tidak nyaman karena terus diejek dan dibully. Karena tak tak tahan, si anak akhirnya kabur dari rumah atau diusir orangtua. Sekolah pun tidak tamat.

Usia mereka saat keluar dari rumah pun masih dini, ada yang 12 tahun, 13 tahun hingga 17 tahun, atau masih dalam masa sekolah. Anak yang dari kampung, nekat pergi ke kota. Permasalahannya, di kota, mereka tak tahu mau berbuat apa. “Akhirnya karena mungkin sudah terdesak dan untuk mempertahankan hidup, mereka hidup di jalanan, jadi pekerja seks. Kalau ada keahlian, mereka ya di salon. Kalaupun mereka bekerja di instansi formal, kan tidak gampang. Pendidikan dan keahlian harus ada. Hal itulah yang membuat teman-teman trans khususnya traswoman banyak yang berada di jalanan. Berbeda memang dengan lesbi dan gay. Sepanjang mereka tidak membuat pengakuan (coming out), keberadaan mereka di tempat kerja memang relatif cukup aman,” kata Dika.

Sejak berdiri tahun 2012, Cangkang tidak hanya memfokuskan pendampingan kepada teman-teman yang mengalami diskriminasi di tempat kerja. Tetapi jika ada yang menyampaikan pengaduan, maka Cangkang akan melakukan pendampingan. Sejauh ini, kata Dika, tidak ada kasus diskriminasi yang dialami kelompok LGBT di tempat kerja yang diadukan ke Cangkang. “Kalau lesbi dan gay tadi kan relatif aman. Kalau teman-teman trans di Medan dan sekitarnya itu kan banyak yang pekerja seks dan di salon. Paling yang kita tangani kalau mereka mengalami kekerasan di jalan oleh Satpol PP seperti dirazia. Atau digangguin preman dan orang-orang iseng seperti dilempari air kecing dan batu,” katanya.

Terkait masih adanya tindakan diskriminasi yang dialami kelompok LGBT, khususnya trans, Dika meminta semua pihak melihatnya tetap dalam kerangka hak azasi manusia (HAM). Artinya ketika teman-teman trans jadi pekerja seks dan akhirnya pun nyaman sebagai pekerja seks, maka negara harus melindungi dan member rasa aman. Tapi faktanya di lapangan, Satpol PP sebagai perwakilan negara justru jadi pelaku dan bukan melindungi.

Dika mengharapkan negara memfasilitasi teman-teman trans yang tidak sekolah atau sudah putus sekolah, misalnya dengan mengikuti kejar paket A,paket B atau paket C. Fasilitas akademik merupakan tanggungjawab negara dan ketika pendidikan sudah diperoleh dengan baik, maka hal ini menjadi modal penghidupan yang layak bagi warga negara. Selanjutnya untuk institusi pendidikan harus menjamin teman-teman trans bisa belajar dengan nyaman. Sekolah harus menjamin kelompok trans bebas berekspresi di sekolah dan tidak dipaksakan menjadi kehendak masyarakat. Siswa-siswa yang selama ini dianggap normal dapat diberikan pendidikan SOGIE agar dapat menerima keberadaan kelompok LGBT.

Dika berharap, soal pekerjaan dan penghidupan, semua warga negara kembali ke konstitusi misalnya, bahwa negara harus menyediakan lapangan pekerjaan. Tapi lapangan pekerjaan yang bagaimana? Jangan memberikan lapangan pekerjaan tetapi justru dijejali dengan syarat-syarat yang menghambat ekspresi kelompok trans. “Jadi bukan semata-mata menyediakan, tapi melihat lebih dalam bagaimana teman-teman trans nyaman bekerja misalnya mendukung dari sisi ekspresi. Pemerintah harus meyakinkan siapapun, bahwa orientasi seksual tidak ada hubungannya dengan kinerja dan kemampuan seseorang dalam bekerja,” katanya.

Psikolog Minauli Consulting, Irna Minauli berpendapat dalam lowongan kerja sebaiknya memang tidak ada tindakan atau pernyataan-pernyataan diskriminatif. Persyaratan “berpenampilan menarik” atau “good looking” yang banyak dicantumkan perusahaan saat mencari kerja sudah salah dan memberikan diskriminasi bagi mereka yang tidak menarik.

Pada dasarnya, semua orang berhak mendapat kesempatan yang sama. Penerimaan kelompok LGBT di dunia kerja, kata Irna harus dilihat dari dua hal yang berbeda yakni masalah orientasi seksual dan masalah kompetensi kerja (performance). Sepanjang pengalamannya, banyak perusahaan yang tidak mau mencampuradukkan kedua hal ini. Artinya, masalah orientasi seksual tidak berkaitan dengan performance kerja. “Bisa saja, kelompok LGBT mempunyai kemampuan (performance) kerja yang baik,” katanya.

Kalau mereka (perusahaan) mau bijak, kata Irna, terimalah si pelamar yang LGBT dan jalankan seluruh rangkaian seleksi. Kalaupun mensyaratkan penampilan harus menarik dan syarat-syarat sejenis, maka bisa dilakukan (dinilai) saat wawancara, dan tidak dilakukan di persyaratan awal saat memasukkan lamaran. “Sebaiknya, jangan jadikan penampilan sebagai alasan untuk menolak. Penting diketahui, kesadaran masyarakat akan HAM akan semakin tinggi. Jadi diharapkan lebih bijak membuat iklan. Artinya kalau persyaratan menyangkut agama dan diskriminasi, sebaiknya jangan diekspos di iklan,” katanya.

Staf Inqilabi-Ink, distributor tinta spidol yang menolak keberadaan LGBT di Inqilabi-Ink mengatakan, kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjut memiliki karyawan dari kelompok LGBT, maka sebaiknya bisa membantu mereka agar kembali ke jalan yang menurut agama adalah jalan yang benar. Namun, Erwin tak setuju jika mereka yang sudah terlanjur menjadi karyawan harus dipecat. Penanganan kelompok LGBT tak melulu dikaitkan dengan HAM, saja tapi aspek agama juga harus diperhitungkan.

“Tapi kalau dipecat sebaiknya jangan, justru tak bagus secara sosial. Tapi kalau dari awal sudah ketahuan dihalangi saja dulu,” ujar Erwin.

Dina, Marketing Manager di sebuah perusahaan yang mempunyai sejumlah karyawan trans dan gay mengatakan, setiap perusahaan memang sudah punya prosedur dan peraturan yang berbeda-beda dalam menerima karyawan. Tetapi secara pribadi, Dina berharap kelompok LGBT bisa diterima bekerja karena kreatifitas dan pilihan hidup mereka. Menurutnya, tak ada siapapun yang ingin hidupnya berubah di tengah jalan. Semuanya lebih ke pilihan hidup walaupun ada yang mengatakan secara agama itu salah.

“Tapi ada sebuah contoh, orang yang sakit AIDS yang penularannya tak melulu dari hubungan bebas. Masa hanya gara-gara sakit AIDS dia enggak boleh kerja bagus dan berprestasi. Itulah intinya. Dalam hati nuraninya, dia sebenarnya pengen hidup, ini lho saya bisa berkarya. Saran saya, penerimaan karyawan bukan melihat dia pria, wanita dan LGBT, tapi terimalah mereka karena prestasi dan kinerjanya,” kata Dina.

“Saran saya ke teman-teman LGBT, ciptakanlah prestasi. Jadi orang bukan karena melihat apa yang menyimpang dari dia dan pilihan hidupnya. Tapi justru karena prestasinya. Hal ini malah akan memotivasi orang. Jadi orang tidak salah fokus. Bukan fokus ke LGBTnya lagi, melainkan fokus ke prestasinya. Kinerja dan prestasi ini bagi saya lebih berguna dibicarakan daripada membicarakan oerintasi seksualnya,” lanjutnya.

Hal senada juga dikatakan Risa, Relation Manager di perusahaan tempat Ame bekerja. Bagi Risa pribadi, tak ada manusia yang tidak berdosa, apapun itu jenis kelamin dan orientasi seksualnya. Menurutnya, soal dosa, biarlah itu menjadi urusan yang bersnagkutan dengan Tuhannya.  Risa mengaku tak ingin terlalu naïf dengan menolak kelompok LGBT saat datang melamar tanpa pernah memberikan mereka kesempatan untuk bekerjasama.

“Kita tak akan pernah tahu hasilnya seperti apa sebelum bekerja sama dengan mereka. Jika ternyata mereka mampu menghasilkan sesuatu yang positif dan memberikan motivasi untuk bergerak ke arah yang baik, maka ajaklah bergabung,” katanya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Bukit Tambunan mengatakan, sepanjang kepemimpinannya, belum pernah ada kasus diskriminasi terhadap pekerja LGBT yang mereka tangani di Disnaker. Namun melihat kasus yang dialami Bobby di Deliserdang, maka disarankan perusahaan membayar upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku di daerah tersebut.

Bukit mengatakan, dirinya juga tidak mempermasalahkan keberadaan pekerja LGBT di sektor formal baik perusahaan swasta maupun pemerintah sepanjang yang bersangkutan bisa bekerja dengan professional, berkontribusi untuk perusahaan dan berkompeten. “Saya pikir perusahaan lebih mengetahui siapa pekerjanya yang memenuhi standar professional dan kompeten. Nilailah berdasarkan kompetensinya, bukan karena LGBTnya,” kata Bukit.

Terkait penolakan calon karyawan yang terlibat LGBT dan sudah dicantumkan sebagai persyaratan awal lamaran, Bukit menilai hal tersebut sudah menyalahi ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni Bab III pasal 5 dan 6 tentang Kesempatan dan Perlakuan yang Sama. “Atas dasar apapun mulai dari suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan kapanpun itu, baik saat memasukkan lamaran hingga sudah bekerja, maka diskriminasi terhadap tenaga kerja tidak diperbolehkan,” kata Bukit.

Pasal 5 dan 6 UU tersebut menyebutkan “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” dan “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Didi, Laina dan Ame berharap masyarakat tidak menilai kelompok LGBT sebagai kelompok yang berbahaya. Menurut mereka kebahayaan itu tergantung pada diri masing-masing, baik itu kelompok homo atau hetero. Justru banyak yang hetero lebih berbahaya. Menurut mereka, orientasi seksual adalah hak yang sangat pribadi. Siapapun tidak perlu tahu apa orientasi seks seseorang. Biarkan alam yang berbicara pada saat yang tepat.

Terkait kesempatan kerja dan pendidikan khususnya untuk kelompok LGBT, Didi, Laina dan Ame mengharapkan semua pihak memberikan kesempatan yang sama. Didi mengaku beruntung bisa bekerja di dua tempat formal sekaligus. Bukan itu saja, teman-teman kerjanya yang berasal dari berbagai etnis dan agama cukup memberikan penerimaan yang baik terhadap orientasinya. Meskipun tak bisa dipungkiri, ada satu dua yang mencibir. Namun, Didi tak mempermasalahkannya.

“Banyak teman-teman transwoman yang berada dipinggir jalan mendapatkan kesempatan yang tidak sama. Jujur aku seperti ini karena perjuanganku. Aku pengen mereka mendapat kesempatan yang sama yakni bekerja di tempat-tempat publik dan mendapat pendidikan di tempat yang seharusnya. Semoga pemerintah bisa mengakomodir hal ini,” katanya.

Sedangkan Ame menilai, kurangnya pengetahuan terhadap isu SOGIE membuat penilaian yang salah terhadap orientasi seksual. Tak sedikit orang yang mengidentikkan perempuan tomboy itu lesbian. Itu adalah pendapat yang salah. Tomboy adalah ekspresi. Belum tentu perempuan tomboy adalah lesbian. Ame menceritakan seroang temannya yang transmen dan sudah berelasi menjadi laki-laki. Bahkan temannya sudah mastek (buang payudara), sudah berjenggot dan persis seperti laki-laki. tetapi tetap berhubungan dengan laki-laki.

“Sebagian orang bilang, kamu kalau berhubungan dengan laki-laki kenapa mengubah begini-begini. Itulah yang salah. Persoalan ini bukan  karena beda orientasi seksual dan ekspresi (identitas gender). Identitas gender itu bagaimana kita menghayati diri kita sebagai apa. Kalau laki-laki suka laki-laki, kita gay. Pemahaman seperti itu yang orang belum tahu dan keburu menghakimi,” kta Ame.

Terkait minimnya pemahaman ini, Ame berharap isu seksualitas atau SOGIE bisa dimasukkan dalam kurikulum atau disisipkan dalam pelajaran di sekolah. “Kenapa masuk kurikulum? Banyak saya lihat masyarakat yang tidak tahu soal pendidikan identitas seksual dan SOGIE. Akibatnya banyak orang yang membully dan jadi korban bully. Misalnya laki-laki di sekolah tampil feminin dibilang banci, padahal belum tentu. Bisa jadi dia laki-laki yang feminin. Seperti itulah contohnya. Harapan saya, pendidikan seksualitas dan SOGIE ini bisa dimasukkan pelan-pelan di sekolah,” katanya.(*/bersambung)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s