6 Tahun Tribun Medan: Begini Langkah-langkah Membuat Hak Jawab dan Hak Koreksi (2-habis)

HAK Jawab dan Hak Koreksi itu merupakan hak yang diberikan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) kepada seseorang dan atau kepada sekelompok orang. Jadi yang menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi bisa seseorang bisa pula sekelompok orang. Misalnya, seorang karyawan Pemerintah Kota Medan yang diberitakan secara salah oleh pers. Karyawan yang bersangkutan dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksinya. Institusi Pemerintah Kota Medan juga dapat menggunakan Hak Jawab dan Hak Horeksinya itu.

Perwujudan Hak Jawab dan Hak Koreksi itu dapat berupa sanggahan, dapat pula berupa tanggapan. Sanggahan lebih kepada menyangkal pemberitaan yang dirasakan tidak benar, sedang tanggapan lebih kepada komentar berupa tambahan informasi atas pemberitaan yang tidak benar. Baik sanggahan maupun tanggapan diarahkan kepada pemberitaan. Pemberitaan yang dimaksud bisa berupa informasi dalam bentuk kata-kata, bisa pula berupa gambar, grafik atau data lainnya.

Lalu pemberitaan seperti apa yang dapat disanggah atau ditanggapi? Perlu diperhatikan, hanya pemberitaan yang merugikan nama baik diri orang atau sekelompok orang itulah yang disanggah dan atau ditanggapi. Jadi, kata kuncinya adalah pemberitaan itu harus betul-betul merugikan nama baik yang dapat ditanggapi dan disanggah.

Hak Jawab dilakukan proporsional. Proporsional artinya setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan terkait keproporsionalan Hak Jawab ini adalah:

  1. hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan.
  2. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak
  3. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media cyber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan
  4. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan
  5. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan/atau bohong, pers wajib meminta maaf.
  6. Pelaksanaan hak Jawab harus dilakukan dalam kurun waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan yakni untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi. Sedangkan untuk pers televise dan radio wajib memuat Hak jawab pada program berikutnya.

Penting diingat bahwa pers dapat menolak isi Hak Jawab jika

  1. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan
  2. Memuat fakta yang tyidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan
  3. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum
  4. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum

Menuliskan Hak Jawab ataupun Hak Koreksi tidaklah serumit yang dibayangkan. Berikut ini langkah-langkahnya:

  1. Perhatikan dengan dengan teliti bagian-bagian berita yang merugikan nama baik Anda. Kutiplah bagian-bagian berita yang bermasalah tersebut pada alinea pembuka surat Hak Jawab Anda.
  2. Pada alinea selanjutnya, tuliskanlah tanggapan ataupun sanggahan Anda terhadap bagian berita yang bermasalah tersebut. Tanggapan ataupun sanggahan Anda harus berisi kenyataan yang sebenarnya dan benar-benar bertentangan dengan berita yang dimuat media tersebut
  3. Pada alinea terakhir, Anda dapat menuliskan harapan Anda kepada media yang dikirimi Hak jawab, misalnya menghubungi kembali Anda jika ada hal-hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan
  4. Khusus untuk hak Koreksi sebenarnya lebih kepada hak media itu sendiri. Artinya ada kesadaran yang tinggi bagi media untuk mengkoreksi/meralat berita yang salah. Meskipun demikian, banyak media yang melanggar prinsip ini dan mendiamkan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerbitan berita. Sebagai konsumen, Anda bisa mengirimkan surat Hak Koreksi Anda kepada media yang bersangkutan agar mengkoreksi kesalahan yang ada.
29-30-september-2016-jika-dirugikan-karena-pemberitaan-media

SURAT bantahan tertanggal 12 April 2016 yang disampaikan H. Mardiatos (narasumber) kepada Tribun Medan terkait pemberitaan yang dinilai merugikan dirinya yang terbit di Tribun Medanm, edisi Selasa, 12 April 2016. (FOTO: TRULY OKTO PURBA)

Sebagai contoh, berikut ini satu permintaan Hak Jawab berupa sanggahan yang disampaikan H. Mardiatos Tanjung kepada Tribun Medan. Mardiatos dalam surat bantahan beritanya yang ditujukan kepada Pimpinan Redaksi Tribun tertanggal 12 April 2016 menyampaikan bantahan terkait pemberitaan yang menyangkut dirinya yang terbit di Tribun Medan edisi Selasa, 12 April 2016 di halaman 14 dengan judul “Arfina Tak Mau Lagi Bersatu dengan Mardiatos”.

Dalam surat bantahannya tersebut, Mardiatos menyampaikan keberatannya dan meminta Tribun Medan untuk dapat menerbitkan bantahan yang dikirimkannya pada halaman yang sama sesuai dengan yang diatur dalam UU Pers. Mardiatos menyampaikan lima poin yang intinya membantah pemberitaan tersebut. Bersama surat bantahannya tersebut, Mardiatos turut melampirkan bukti berita yang ia nilai telah merugikan dan mencemarkan nama baiknya.

Tribun Medan menerima dan mengakomodir bantahan yang disampaikan Mardiatos. Tribun Medan menerima surat bantahan dari Mardiatos pada hari Rabu, 13 April 2016. Tribun Medan menerbitkan bantahan (Hak Jawab) Mardiatos pada hari Kamis, 14 April 2016. Bantahan diterbitkan di rubrik (halaman) yang sama dengan rubrik (halaman) saat berita pertama kali dimuat yakni di rubrik Tribun Region, halaman 14. Panjang bantahan juga disesuaikan dengan panjang berita saat pertama kali dimuat, di edisi Selasa, 12 April 2016.

Demikianlah satu contoh perlaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi oleh seluruh pembaca yang mungkin bisa menjadi panduan bagi Anda jika bermasalah dengan perusahaan pers.

29-30-september-2016-jika-dirugikan-karena-pemberitaan-media-1

BERITA tentang H. Mardiatos yang terbit di Tribun Medan pada hari Selasa, 12 April 2016 (Kiri) dan Hak Jawab (bantahan) dari H. Mardiatos terkait pemberitaan tanggal 12 April 2016 yang terbit di Tribun Medan pada hari Kamis, 14 April 2016. (FOTO: TRULY OKTO PURBA)

Perlu diperhatikan bahwa pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab atau makna Hak Jawab yang diajukan. Hak Jawab  tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab kecuali atas kesepakatan para pihak.

Bagi perusahaan pers yang tidak melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi, maka sesuai dengan UU Pers pasal 18 ayat 2, akan dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s